Masyarakat Boleh Memanen Kayu Di Hutan Hak

Keengganan masyarakat menanam pohon, salah satunya dipicu oleh “sulitnya” mengurus izin pada saat memanen atau menebang pohon yang mereka tanam. Sehingga tidak jarang kita mendengar ucapan sinis…”untuk apa menanam pohon, saat kita mau menebang (memanen) nanti harus minta izin…sedangkan kita menanam dilahan kita sendiri!”

 


Permasalahan ini sering disampaikan dan didiskusikan pada saat rapat, baik di daerah, ditingkat regional dan bahkan nasional, perlu adanya regulasi yang sifatnya pro rakyat. Masyarakat agar diberi kemudahan bukan hanya pada saat menanam, tetapi mudah juga pada saat memanen. Memenuhi kebutuhan ini, pada tanggal 17 Juli 2012 Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penataan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak. Selanjutnya peraturan ini lebih dikenal dengan P.30 tahun 2012


Dalam rangka mensosialisasi dan melaksanakan peraturan ini, Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Rejang Lebong telah menyampaikan Surat Edaran Nomor : 522/594/ 2012 Tanggal 20 Nopember 2012 yang ditujukan kepada perusahaan, pemilik depot kayu dan UPTD Dinas serta instansi terkait termasuk Camat dan Kapolsek untuk meneruskan peraturan ini kepada masyarakat.
Hal-hal penting yang diatur dalam peraturan ini, sebagai mana tertuang dalam Surat Edaran adalah :


A. Ketentuan Umum

Penataan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak; Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan; Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa : a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik; b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), atau  Hak Pakai atau c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada diluar kawasan hutan dan diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

B. Tata Cara dan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Hak

1. Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa : a). Nota Angkutan; b). Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau c). Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

2. Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan hak yang  berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;

3. Nota Angkutan sebagaimana tersebut pada hurup B angka 1 huruf (a) digunakan untuk pengangkutan jenis kayu : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapai, Kenari, Manggis, Nangka, Melinjo, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Sengon, dan Petai. Nota Angkutan juga digunakan sebagai dokumen pengangkutan lanjutan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum.

4. Nota Angkutan Untuk Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut pada hurup B angka 1 huruf (b), digunakan untuk pengangkutan, peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri dan/atau untuk fasilitas umum, kecuali untuk IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT. 5. SKAU sebagaimana tersebut pada huruf B angkat 1 huruf c, digunakan untuk setiap pengangkutan hasil hutan hak selain kreteria penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Untuk Penggunaan Sendiri.

6. Pengangkutan Kayu Bulat yang berasal dari hutan hak wajib dilakukan penandaan berupa penomoran mulai dari 1 dan seterusnya dan diberi kode jenis kayu seperti : S= Sengon; J= Jati dan sebagaimana pada bontos kayu;

7. Pengangkutan Kayu Olahan yang berasal dari Hutan Hak tetap menggunakan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Untuk Penggunaan Sendiri atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). 

C. Dokumen Angkutan Hasil Hutan Hak Lanjutan Dokumen angkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dari pelabuhan umum ke tempat pengangkutan tujuan pengangkutan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU menggunakan SAP (Surat Anggkutan Pengganti) yang diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan.

D. Ketentuan lain-lain

1. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai, dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara.

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/PERMENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak berlaku terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2012 dan hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada Bidang Pengelolaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Rejang Lebong pada hari/jam kerja atau dapat akses melalui www.dephut.go.id.

Tulisan ini bersumber dari Permenhut Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 dan SE Kadishutbun Rejang Lebong Nomor : 522/594/ 2012 tanggal 20 Nopember 2012. (copied and edited by Ir.Zulkarnain, MT. - Kadis hutbun kab.Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu)